Essay Wawancara Perpolitikan di indonesia

Narasumber : Sugiono ( mantan anggota parpol dan penyelenggara pemilu)

Essay

Secara umum perpolitikan di Indonesia hampir sama. Dalam perpolitikan, terutama dalam pemilihan umum ( pemilu ) dalam sisi penyelenggaraannya harus fairplay. Dalam permasalahan perpolitikan masih komplek karena banyak pelaku makelar yang bermain di dunia politik indonesia.

Para dewan atau incumbent mencalonkan karena adanya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok bukan mementingkan pendapat masyarakat dalam membangun sebuah negara. Dalam dunia politik tidak ada namanya kawan, semuanya saling mematikan dan saling memusuhi tidak mencari pendapat kepada pelaku politik lain untuk membangun perpolitikan yang bagus.

Pelaku politik itu sendiri bersifat kutu loncat maksudnya berpindah-pindah forum atau sebuah kelompok hanya untuk kepentingan pribadinya dalam berkuasa atau menguasai.

Politik di era reformasi masih belum siap pengaplikasiannya yang masih buruk contohnya politik Indonesia dikatakan demokrasi tapi tidak bisa demokrasi karena masih kotor dalam penyelenggaraannya. Politik di Indonesia saling lempar tanggung jawab karena kembali lagi bahwa pelaku politik banyak yang mementingkan individunya untuk memperkaya diri.

Kelemahan politik Indonesia adalah masih adanya money politic antara lain serangan fajar yang sering terjadi dalam dunia politik, bahkan orang yang punya uang dapat mencalonkan lewat partai. Money politik tersebut memakai cara membodohi masyarakat memberikan rupiah didalamnya. Selain tersebut pelaku politik menambah perluasan dengan cara membangun sebuah posko-posko yang mendukung pelaku partai untuk menambah masyarakat memilihnya. Posko pendukung tersebut diberikan dana untuk membangunnya. Dan selain pelaku tersebut, parpol jaman sekarang memakai premanisme untuk mendongkrak masyarakat agar medukung, mengapa memakai premanisme ? Karena preman disini penguasa sebuah kelompok yang illegal yang ditakuti oleh masyarakat.

Dengan hal ini banyak pelaku yang berperilaku yang negative. Kalaupun ada pelaku parpol yang kritis dan obyektif dalam membina dan membangun masyarakat malah diusir atau dimusuhi oleh parpol karena parpol tersebut adalah saingan terberat parpol yang mementingkan kelompoknya atau dirinya tersebut untuk berkuasa atau memperkaya diri. Dan tidak dipungkiri bahwa pelaku parpol masih menggunakan peranan paranormal yang hal tersebut irasional dalam bentuknya.

Solusi dari bapak Sugiono selaku anggota penyelenggara pemilu dan sebagai mantan anggota partai , “ Kembali ke semua komponen bangsa, jangan mementingkan kepentingan sendiri. Seharusnya mereka mementingkan Indonesia bukan kelompok !”.

Puisi tentang politik

Wahai Para koruptor
Apa kalian tidak takut?
Pada Tuhan yang senantiasa mengawasi
Apa kalian tidak takut berdosa?
mengambil uang rakyat
hanya demi duniamu
semuanya telah buta karna uang

Menjadikan Indonesia Negara Berdaulat secara Politik

Jika ingin menjadikan indonesia sebagai negara yang berdaulat secara politik kita sebagai warga negara tidak hanya bisa mengometari saja tentang negara ini sebagai warga negara kita dituntut agar kritis menghadapi problematika yang harus dihadapi negara ini, Dan disuatu sisi Indonesia harus berubah agar mampu bertahan dan berkembang. Ini dilakukan agar keadilan sosial terjadi kepada seluruh rakyat indonesia. Suatu bangsa memiliki hak untuk bisa menguasai atas dirinya sendiri, yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri agar benar-benar berdaulat. Dengan kebijakan yang nantinya akan mampu mengubah kehidupan masyarakat akan kehidupan yang berdaulat.

Ada beberapa cara agar indonesia menjadi negara yang berdaulat secara politik yaitu
1. Membangun manusia yang berkualitas, jadi indonesia ini harus membangun manusia yang berkualitas baik secara mental maupun secara pendidikan 
2. Meningkatkan daya saing internasional jadi bangsa ini dituntut agar bisa berdaya saing dengan semua negara yang ada di dunia ini
3. menghindari ketergantungan pangan dari luar negri , dalam akhir2 tahun ini banyak sekali kejadian yang terjadi di bangsa ini lucunya pemerintah tidak berpikir matang-matang mereka hanye memikirkan ekspor dan ekspor padahal dalang dalam hal ini ada di dalam negri sendiri yaitu masalah penimbunan pangan.

 

Alat Peraga Kampanye

Ini adalah salah satu alat peraga kampanye yang saya temukan di daerah sengkaling yaitu tentang perayaan ulang tahun yang ke 1 partai perindo yang digagas oleh Hary Tanoesoedibjo dalam ini beliau mempunyai gagasan yang sangat bagus yaitu Maju Untuk Indonesia Sejahtera mungkin tujuan partai ini bila saja periode berikutnya bisa terpilih mereka akan berkerja keras untuk bisa mensejahterahkan masyarakat indonesia di semua kalangan, tapi bisa jadi partai ini hanya akan memperkaya diri mereka lihat saja kejadian di tahun pak harto memimpin dan hampir semua pemimpin berfikir sedemikian itu karena kebanyakan pemimpin itu dari kaum borjuis yang hanya mementingkan kelompoknya ataupun dirinya sendiri

Kepemimpinan Nasional

Kondisi lingkungan kehidupan bangsa kita pada dekade-dekade awal abad 21 sebagaimana bangsa lain diberbagai belahan dunia, menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan Demokratisasi, Desentralisasi, dan Globalisasi.

Demokratisasi memang mengandung makna kebebasan dan optimalitas pelaksanaan hak-hak asasi manusia tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, ideologi, maupun domisili. Domokrasi didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berkeadilan serta keputusan pada keputusan bersama yang diambil secara obyektif, rasional, dan kemanusiaan. Namun yang berkembang bukan “kerja sama yang rasional dan manusiawi” melainkan konflik atau disintegrasi yang seakan tidak mencerminkan pemahaman akan nilai-nilai peradaban demokrasiyang luhur. 

Desentralisasi sebagai perwujudan nyata pelaksanaan otonomi. Sebab dengan adanya hak, kewajiban, dan wewenang mengurusi rumah tangga daerah oleh daerah, maka jarak berbagai pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan bertambah dekat. 

Liberalisasi perekonomian yang menandai gelombang Globalisasi sejak dekade ahir abad 20, serta krisis dimensi yang melanda kehidupan bangsa Indonesia, bukannya menuntut peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan, tetapi juga kemampuan dalam mengelola kebijakan publik secara arif dan efektif kearah pemulihan perekonomian, integrasi nasional, serta peningkatan ketahanan daya saing perekonomian bangsa.

Bangsa kita terasa masih tenggelam dalam permasalahan yang timbul sebagai akibatkesalahan mendasar yang dibuatnya sendiri, khususnya pada para pemimpin. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah tersebutdiperlukan suatu dasar pendekatan bersama dan kualifikasi segenap unsur SDM utamanya unsur pemimpin dalam berbagai lembaga pemerintahan dan masyarakat. 

2.1. Sistem Kepemimpinan Nasional Menurut Prof. Dr. Mustopadidjaja, bahwa Kepemimpinan Nasional diartikan sebagai Sistem Kepemimpinan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, meliputi berbagai unsur dan srtuktur kelembagaan yang berkembang dalam kehidupan Pemerintahan negara dan masyarakat, yang berperan mengemban misi perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa sesuai dengan posisi masing-masing dalam Pemerintahan dan masyarakat, mernurut niali-nilai kebangsaan dan perjuangan yang diamanatkan konstitusi negara. 

Secara struktural, Kepemimpinan Nasional terdiri dari pejabat lembaga-lembaga pemerintahan negara dan pemimpin lembaga-lembaga yang berkembang dalam masyarakat, yang secara fungsional berperan dan berkewajiban memimpin orang dan lembaga yang dipimpinnya dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Menurut Anwar Ibarahim, bahwa kepemimpinan haruslah peka dan prihatin terhadap suara dan aspirasi rakyat serta merumuskan cara pendekatan yang melibatkan rakyat. Beliau menekankan pada konsep Syura’ (musyawarah) dan demokrasi penyetaraan.

Pemimpin Naisonal adalah sosok yang mampu memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia secara keseluruhan dan menghayati nilai-nilai yang berlaku, agar mempunyai kemampuan memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia dan mempunyai visi yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

2.2. Konsep Kepemimpinan di Indonesia Pada dasarnya kepemimpinan di Indonesia adalah kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai pancasila (Kepemimpinan Pancasila). 

2.2.1. Kepemimpinan menurut Pak Harto Mantan presiden Soeharto menjelaskan tentang asas kepemimpinan Hasta Brata (delapan laku kepemimpinan). 
Delapan laku tersebut antara lain:

- Lir Surya (matahari) Dengan lambang ini diharapkan seorang pemimpin dapat berfungsi seperti matahari bagi yang dipimpin. Dapat memberi semangat, memberi kekuatan dan daya hidup bagi orang-orang yang dipimpinnya.

- Lir Candra (bulan) Dengan lambang ini seorang pemimpin hadaknya berfungsi sebagai bulan, yakni membuat senang bagi anggotanya dan memberi terang pada waktu gelap. Ketika dalam keadaan sulit, Sang pemimpin mampu tampil untuk memberi jalan terang atau jalan keluar dari kesulitan.

- Lir Kartika (bintang) Bintang adalah sebagai pedoman bagi pelaut atau pengarung samudra. Dengan lambang ini pemimpin handaknya berteguh iman takwa, memiliki teguh pendirian sehingga menjadi pedoman dan panutan bagi rakyatnya yang mungkin kehilagan arah.

- Lir Samirana (angin) Dengan lambang ini, diharapkan seorang pemimpin bersifat seperti angin, teliti, tidak mudah dihasut. Dia harus “manjing ajur ajer” bergaul dengan rakyat lapisan manapun, guna mencari masukan untuk menetapakan kebijakan dan keputusan.

- Lir Mega mendung (awan hujan) Mendung memberi kesan menakutkan, tapi apabila hujan turun akan bermanfaat bagi bumi. Dengan lambang ini, pemimpin diharapkan dapat tampil berwibawa, namun keputusan dan kebijakan yang diambilnya hemdaknya bermanfaat bagi yang dipimpinnya.

- Lir Dahana (api) Dengan lambang ini, diharapkan seorang pemimpin tegas dan keras seperti api dalam menegakkan disiplin dan keadilan.

- Lir Samudra (laut atau samudra) Dengan lambang ini, diharapkan pemimpin berwawasan luas, sanggup menerima dan mendengar persoalan, menyeringnya dan membuat suasana menjadi jernih kembali tanpa ada rasa dendam.

- Lir Bantala (bumi) Dengan lambang ini, diharapkan pemimpin tidak hanya mau berada diatas, tetapi juga bersedia dibawah. Sang pemimpin seolah-olah menjadi tempat pijakan, sentosa budinya, jujur dan murah hati bagi anak buahnya.

2.2.2. Konsep Kepemimpinan Pancasila 

Menurut BP-7 

Pusat Berikut disampaikan suatu pemikiran mengenai kepemimpinan yang selanjutnya diterapkan di Indonesia: 

- Seorang pemimpin di Indonesia hendaknya memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila

- Seorang pemimpin di Indonesia adalah seorang yang mampu menanggapi kemajuan IPTEK dan kemajuan zaman

- Seorang pemimpin hendaknya berwibawa, yakni timbulnya kepatuhan yang dipimpinnya, bukan karena katakutan, tetapi karena kesadaran dan kerelaan

- Seorang pemimpin bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dipimpinnya.
Dengan demikian, pemimpin benar-benar bersifat “ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani”. 

Menurut Kartini Kartono 
Kartini Kartono menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan, yaitu:

- Kepemimpinan di Era pembangunan Nasioanal harus bersumber pada falsafah negara, yakni pancasila

- Memahami benar makna dari perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai

- Diharapkan agar Kepemimpinan Pancasila mampu menggali intisari dari nilai-nilai tradisional yang luhur, untuk kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernisasi. 
 Menurut Ary Murty,

Kepemimpinan Pancasila adalah kepamimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal pancasila. Sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal.

Adapun nilai-nilai budaya Nusantara meliputi keterjalinan hidup manusia dengan tuhannya, keserasian hidup antara sesama manusia serta lingkungan alam, kerukunan dan mempertemukan cita-cita hidup di dunia dan akhirat. 

Nilai-nilai kemajuan universal meliputi pendayagunaan Sains dan Teknologi secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketangguhan bangsa disegala aspek kehidupan. 

Menurut Wahjosumidjo 
Kepemimpinan Pancasila adalah bentuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma pancasila. 

Kepemimpinan Pancasila, satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala daya sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila mencapai untuk tujuan nasional. Kepemimpinan Pancasila adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan indonesia, sehingga dalam kapemimpinan pancasila menonjolkan dua unsur, yaitu “Rasionalitas” dan “semangat kekeluargaan”.

Jadi, ada tiga sumber pokok Kepemimpinan Pancasila, yaitu: 
- Pancasila, UUD 1945, dan GBHN 
- Nilai-nilai kepemimpinan universal 
- Nilai-nilai spiritual nenek moyang. 

KESIMPULAN

Masyarakat indonesia adalah masyarakat majemuk, yang memiliki corak kebhinekaan, baik etnis, suku, budaya, maupun keragaman dalam polotik dan ekonomi. Karena hal itu, kerap menimbulakan pola pikir yang mementingkan kelompok atau primordialisme.

Kondisi yang demikian menyebabkan masyarakat Indonesia secara umum, masih sulit mengadakan penyesuaian terhadap hadirnya nilai-nilai baru. Oleh karena itu, diperlukan sosok kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan keragaman tersebut dan dapat memadukan atau menggali inspirasi dari nilai-nilai luhur Nusantara dan nilai-nilai kamajuan universal, yang disebut dengan Kepemimpinan Pancasila. 

DAFTAR PUSTAKA
Permadi, K. 1996. Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta Wahjosumidjo. 2007. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Raja Grafindo Persada Http://aparaturnegara.bappenas.go.id Http://id.wikipedia.org/anwar_ibrahim Http://www.pemimpinunggul.com - See more at: http://kiteklik.blogspot.co.id/2010/08/sistem-kepemimpinan-nasional.html#sthash.KNsa5aAW.dpuf

Jokowi Kembali Didesak Rombak Kabinet

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali didesak melakukan perombakan kabinet. Menteri BUMN Rini Soemarno dianggap salah satu menteri yang layak masuk dalam perombakan kabinet.

Dari depan Kompleks Istana Kepresidenan, para buruh khawatir Rini Soemarno akan melemahkan Pemerintahan Jokowi ke depan.

"Rini Soemarno akan menyeret presiden ke jurang. Buang Rini Soemarno bentuk Kabinet bersih," isi aspirasi para buruh dalam spanduknya yang dibentangkan di depan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Sementara itu, ketika dikonfirmasi sebelumnya, Rini Soemarno menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi selaku presiden.

source: http://nasional.sindonews.com/read/1057604/12/jokowi-kembali-didesak-rombak-kabinet-1446208316

Nawa Cita

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda, keinginan). Dalam konteks perpolitikanIndonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah ini merujuk kepada visi-misi yang dipakai oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. ^[1]Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

ini adalah isi dari nawacita Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.